REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis data terbaru petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang totalnya 71 orang meninggal. Selama periode 14-18 Februari 2024, terdapat pula 13 pengawas pemilu yang meninggal.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan data dari KPU dan Bawaslu, terdapat total 84 orang petugas yang meninggal selama periode 14-18 Februari 2024. Meski angkanya turun drastis dibandingkan pemilu 2019 yang mencapai 722 orang, tetapi korban meninggal tetap harus diantisipasi untuk Pemilu 2029.
"Satu nyawa meninggal saja sudah terlalu banyak. Karena itu, harus diperbaiki. Sudah turun 80 persen lebih, bisa gak turun lebih banyak lagi? Kalau bisa tidak ada yang meninggal," kata Budi saat konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).
Pada Pemilu 2024, kata Budi, Kemenkes sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan skrining kepada para petugas badan adhoc. Skrining kesehatan itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya petugas yang memiliki penyakit.
Dia menjelaskan, proses skrining itu dilakukan kepada 6,8 juta petugas. Hasilnya, sebanyak 6,4 juta petugas dinyatakan sehat. Sementara 400-an ribu petugas lainnya berisiko tinggi. "Ini yang banyak masih lolos. Risiko tinggi itu hipertensi, jantung. Itu dua yang paling besar," kata Budi.
Menurut dia, salah satu isu yang harus diperhatikan dalam skrining yang telah dilaksanakan adalah, proses dilakukan setelah petugas terdaftar. Ke depan, Budi ingin proses skrining dilakukan sebelum petugas terdaftar untuk meminimalisasi kasus meninggal.
"Saya sedang kaji, kami mau sempurnakan skrining ini. Saya mau ngomong ke Mendagri (M Tito Karnavian) dan KPU, kalau bisa sekarang ada aturan baru dibuat. Kalau bisa, skrining sebelum daftar," kata eks wamen BUMN tersebut.
Selain itu, menurut Budi, proses kerja yang dilakukan para petugas di lapangan umumnya berat. Karena itu, pihaknya ke depan ingin uji kesehatan keliling yang dilakukan fasilitas kesehatan dilakukan setiap enam jam.
"TPS kan da 823 ribu. Kalau fasilitas kesehatan ada 10 ribu di level kecamatan. Bisa gak itu tercover? Sehingga untuk yang berisiko tinggi, bisa datangin, dicek," kata Budi.
Menurut dia, pemeriksaan yang akan dilakukan cenderung sederhana, yaitu pemeriksaan tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi. Apalagi, alat untuk pengecekan itu sudah tersedia di setiap fasilitas kesehatan. "Kita akan coba hitung," ucap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
