REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevry Sitorus menerima laporan soal adanya partai politik baru yang akan menerima limpahan suara. Hal tersebut dipaksakan agar partai politik tersebut dapat lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Ia enggan menyebut apakah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang akan mendapat limpahan suara tersebut. Namun, skenario tersebut berkaitan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sementara waktu menghentikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

"Satu, mencurigai ini ada operasi untuk menyelamatkan partai tertentu yang udah kebelet pengen masuk DPR," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

"Saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama (diambil dari) Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat," sambungnya.

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) itu menerima informasi dari masyarakat yang mengawal suara di tingkat paling bawah. Ia pun mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sementara menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Menurutnya, tak ada alasan mendesak bagi KPU untuk melakukan hal tersebut. Alasan menghentikan rekapitulasi untuk perbaikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dipandangnya sebagai sesuatu yang mengada-ada.

Ia khawatir, penghentian rekapitulasi di tingkat kecamatan justru berpotensi memunculkan potensi kecurangan. Deddy pun mengingatkan, perolehan suara semua partai saat ini akan berpengaruh pada pencalonan presiden di pemilu berikutnya.

"Yang mau diambil itu suara partai-partai kecil yang tidak lolos threshold, itu saya sampaikan ke publik supaya jaga-jaga. Supaya partai-partai yang saya sebut itu tidak dirugikan," ujar Deddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika