REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dua laporan yang dilakukan Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (THN Amin). Pelaporan tersebut dikarenakan Bawaslu dianggap tidak transparan dan netral.

Pengadu Bawaslu dari THN Amin, Reza Isfadhilla Zen menjelaskan, lembaga yang mengawasi pemilu itu tidak memproses adanya dugaan pelanggaran oleh KPU RI dalam Situs Rekapitulasi Suara (Sirekap) yang dipublikasikan di www.pemilu2024.kpu.go.id. Karena laporan KPU diabaikan Bawaslu, pihaknya melaporkan lembaga itu ke DKPP.

Reza menjelaskan, Bawaslu juga tidak meregestrasi dua laporan itu. Alasannya, laporan tidak memenuhi syarat materiel. Hanya saja, ia tidak mendapatkan penjalasan secara memadai dari Bawaslu terkait syarat materiel yang dianggap tidak memunuhi syarat.

"Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: 'Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik'," ucap Reza dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Padahal, menurut Reza, dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Bawaslu harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiel mana yang kurang. Hal itu perlu dilakukan agar pengadu atau pelapor melengkapi kekurangan agar laporan tetap diproses.

"Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa pemberitahuan itu waktunya paling lama satu hari setelah kajian awal selesai. Dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait syarat materiel mana yang tidak terpenuhi dan tidak diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi apa yang diperlukan. Hal tersebut menjadi aneh," ujar Reza.

Dia pun menilai, Bawaslu tidak terbuka dan transparan terhadap informasi publik. Karena itu, Reza menilai, kinerja Bawaslu tidak profesional dalam menegakkan pelanggaran Pemilu 2024.

Wakil Ketua Bidang Pelanggaran Kode Etik THN Amin, Muhammad Akhiri menambahkan, aplikasi Sirekap yang dipublikasikan KPU memunculkan kesalahan dan keanehan. "Kami meminta DKPP RI untuk memeriksa seluruh Komisioner Bawaslu RI serta jika terdapat dan terbukti adannya pelanggaran kode etik oleh Bawaslu RI sudah sepantasnya seluruh komisioner diberhentikan," ucap Akhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika