REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut, tingkat antusiasme pemilih mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia menurun jika dibandingkan pemungutan suara awal pada Februari lalu. PSU di Kuala Lumpur digelar pada Ahad (10/3/2024).
"Antusiasme pemilih untuk datang ke TPS (tempat pemungutan suara) itu tidak seperti pada hari pemungutan suara yang sebelumnya," kata Komisioner KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/3/2024).
Kendati menyimpulkan terjadi penurunan antusiasme, Idham belum bisa mengungkapkan tingkat partisipasi pemilih dalam PSU di Kuala Lumpur. Sebab, KPU masih menghitung total jumlah pemilih yang hadir dari total 62.217 WNI yang masuk daftar pemilih.
Menurut Idham, terdapat sejumlah faktor penyebab turunnya antusiasme pemilih dalam PSU di Kuala Lumpur. Salah satunya karena pemilh di sana sudah mengetahui raihan total suara pasangan capres-cawapres di dalam negeri.
"Bisa jadi karena mereka sudah melihat tren perolehan suara di dalam negeri," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.
Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei memang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran unggul telak dibanding dua kompetitornya dalam Pilpres 2024. Pasangan nomor urut 2 itu meraih hampir 60 persen suara.
Dengan keunggulan Prabowo-Gibran sebesar itu, tentu raihan suara dalam PSU Kuala Lumpur yang jumlah pemilih maksimalnya 'hanya' 62 ribu tentu tak akan mengubah banyak komposisi raihan suara Pilpres 2024.
Idham melanjutkan, faktor penyebab turunnya antusiasme kemungkinan adalah pengurangan metode mencoblos di Kuala Lumpur. Dalam pemungutan suara awal, pemilih bisa mencoblos menggunakan metode TPS, kotak suara keliling (KSK) dan pengiriman pos. Adapun dalam PSU hanya digunakan metode TPS dan KSK.
"Pemilih pos itu mungkin pada hari-H mereka tidak memiliki antusiasme untuk datang ke TPS," kata Idham.
Selain persoalan antusiasme yang menurun, Idham mengatakan bahwa PSU di Kuala Lumpur sempat terkendala izin lokasi. Persisnya izin penggunaan lokasi untuk KSK di salah satu perusahaan.
"Ada KSK sudah ditentukan lokasinya ternyata pada hari pemungutan suara kemarin, pihak perusahaan tempat lokasi KSK tersebut tidak mengizinkan dengan alasan karyawannya sedang dalam bekerja. Baru diizinkan sore hari setelah mereka bekerja," kata Idham.
Meskipun terdapat kendala dan antusiasme, Idham mengatakan secara umum pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur berjalan lancar. "Alhamdulillah relatif lancar," ujarnya.
Sebagai catatan, PSU di Kuala Lumpur digelar berdasarkan rekomendasi Bawaslu usai ditemukannya persoalan serius terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemungutan suara awal.
Bawaslu menemukan bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur tidak melakukan pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap 490 ribu orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.
PPLN hanya melakukan coklit terhadap 12 persen WNI dari total WNI dalam DP4. Namun, PPLN Kuala Lumpur menetapkan 447.258 orang masuk DPT. Artinya, sebagian besar WNI yang masuk DPT tidak melalui tahapan coklit.
Alhasil, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka atas kasus pemalsuan DPT tersebut. Sebelum jadi tersangka, tujuh orang itu sudah lebih dulu dinonaktifkan sebagai PPLN oleh KPU RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
