Sabtu 16 Mar 2024 09:04 WIB

Formasi Koalisi Perubahan Bakal Terus Berlanjut di Pilkada Serentak

Partai pengusung Koalisi Perubahan akan terus berlanjut di Pilkada Serentak 2024.

Pilkada serentak 2024 (ilustrasi). Partai pengusung Koalisi Perubahan akan terus berlanjut di Pilkada Serentak 2024.
Foto: DPR RI
Pilkada serentak 2024 (ilustrasi). Partai pengusung Koalisi Perubahan akan terus berlanjut di Pilkada Serentak 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin mempertahankan koalisi tersebut saat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Pertemuan ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim.

Baca Juga

Usai melakukan pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, Hermawi mengatakan, koalisi ini akan dimulai dari DKI Jakarta sehingga sejumlah anggota koalisi yang menjadi DPRD DKI akan terus melakukan pertemuan.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergilir mengadakan pertemuan setiap pekannya dengan tiga partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

"Hanya malam ini saja kita bersama, pekan depan di PKS, pekan depannya lagi di PKB dan seterusnya," katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino berharap koalisi partai yang dibangun nantinya juga bisa berada di tingkat daerah.

"Arahan dari DPP khususnya NasDem berharap koalisi yang dibangun di tingkat nasional bisa juga dibangun di tingkat daerah," ujar Wibi.

Wibi turut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat DKI Jakarta yang sudah memberikan 11 kursi di DPRD DKI Jakarta yang tentunya menjadi tanggung jawab berat bagi fraksinya.

Adapun isu di Jakarta yang paling terlihat, yakni Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) hingga Dewan Kawasan Aglomerasi.

"Jangan sampai kita berbicara tata ruang, misalnya, di DKI Jakarta, orang-orang kecil itu makin tersingkir di Jakarta karena hanya membangun​​​​ pusat bisnis baru," katanya.

Dia berharap pertemuan ini juga mencegah adanya ketimpangan baru agar bisa dipelajari seksama.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement