Senin 25 Mar 2024 17:12 WIB

Ketua Komisi II Klaim Pemilu 2024 Berjalan Sukses

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia klaim Pemilu 2024 telah berjalan sukses.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia klaim Pemilu 2024 telah berjalan sukses.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketua Komisi II DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia klaim Pemilu 2024 telah berjalan sukses.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR hari ini mengundan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agenda utamanya adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Setelah mendengarkan laporan dari keempat intitusi tersebut, ia mengeklaim bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan sukses. Sebab pelaksanaannya memenuhi sejumlah indikator.

Baca Juga

"Misalnya salah satu indikator sukses pemilu adalah seluruh tahapan yang direncanakan berjalan sesuai  dengan yang sudah disusun," ujar Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia usai rapat kerja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Jadi artinya so far, sampai sejauh ini dari perspektif pelaksanaan tahapannya ini berjalan naik dan sukses," sambungnya.

Di samping itu, jumlah partisipasi pemilih juga meningkat pada Pemilu 2024. Berdasarkan pemaparan KPU, tingkat partisipasi pemilih meningkat ke angka hampir 82 persen.

"Jadi dari segi perspektif tindak partisipasi pemilih, ini pemilih ya g paling tinggi juga. Jadi artinya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pemilu ini cukup baik," ujar Doli.

Rapat kerja untuk mengevaluasi Pemilu 2024 sendiri diskors hingga 1 April mendatang. Forum tersebut nantinya menjadi ajang pendalaman bagi Komisi II kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024.

Kendati disebutnya sukses, terdapat sejumlah kekurangan yang akan menjadi fokus dari Komisi II. Salah satunya adalah penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang menuai kontroversi.

"Kita kasih catatan bahwa Sirekap ini hanya alat bantu, tapi kan ternyata di dalam perjalanannya ini yang membuat kacau," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement