REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan data realisasi penggunaan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) pada 2024, tepatnya menjelang pemilihan presiden (Pilpres) pada Februari 2024. Dia menyampaikan tidak ada perbedaan pembayaran bansos 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani saat hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dia membeberkan, besaran realisasi bansos hingga Februari 2024 mencapai Rp 12,8 triliun. Angka itu diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) serta 18,7 juta KPM Kartu Sembako. Lalu, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp 15,3 triliun, serta realisasi perlinsos lainnya sebesar Rp 9,8 triliun.
“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dan Kemensos enam tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama, Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023,” tuturnya.
Sri Mulyani melanjutkan, dia menyebut realisasi bansos Kemensos cukup rendah pada Januari dan Februari 2023 karena adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
