REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' bakal menyerahkan kesimpulan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (16/4/2024). Tahap penyampaian kesimpulan itu dijadwalkan MK sebelum akhirnya memutuskan hasil sengketa tersebut pada Senin (22/4/2024).
"Kesimpulan akan disampaikan besok siang," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir, Senin (15/4/2024).
Ari menyampaikan, saat ini Tim Hukum AMIN masih menggodok kesimpulan PHPU untuk dimatangkan dan siap disampaikan ke MK. Dia menyebut, hasilnya nanti langsung ditandatangani oleh tim tanpa Anies-Muhaimin karena sudah memberi kuasa pada tim.
"Sekarang lagi rapat tim, finalisasinya (kesimpulan)," ujar dia.
Ari mengaku optimistis para hakim konstitusi akan mengabulkan permohonan Anies-Muhaimin selaku pemohon. Optimisme itu, lanjutnya, dilihat dari sikap para hakim konstitusional saat bersidang.
"Kami sangat optimistis (dikabulkan). Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang mendalam dan saksi-saksi bukti-bukti dan ahli yang menjelaskan sudah terjadi pelanggaran konstitusi secara serius," katanya menerangkan.
Sebelumnya diketahui, Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Enny Nurbaningsih, mengatakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 akan digelar secara formal mulai Selasa (16/4/2024). Tanggal tersebut bertepatan dengan batas waktu penyampaian kesimpulan oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut.
"RPH formal dimulai pada hari kerja tanggal 16 April setelah menerima kesimpulan," kata Enny pada pekan lalu.
Untuk saat ini, menurut dia, para hakim konstitusi tengah melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap hasil persidangan yang telah digelar sejak 27 Maret hingga 5 April itu.
"Sejak Sabtu (6/4/2024), masing-masing hakim melakukan pendalaman seluruh hasil persidangan untuk kepentingan menyusun legal opini hakim serta ada pertemuan-pertemuan hakim untuk persiapan PHPU Pileg," ujarnya.
Terkait kepastian tanggal pengucapan putusan, Enny mengatakan semua agenda penyelesaian PHPU Pilpres sesuai ketentuan 14 hari kerja sejak perkara tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Sesuai dengan linimasa yang tertera di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tahapan pengucapan putusan maupun penyampaian salinan putusan untuk perkara PHPU Pilpres akan digelar pada 22 April 2024.
Dalam kesempatan berbeda, Enny juga menjelaskan bahwa di dalam RPH, seluruh hakim konstitusi akan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap seluruh rangkaian PHPU, termasuk jika ada pihak yang menyampaikan kesimpulan.
Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.
"Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada akhir sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Suhartoyo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika