REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah rektor universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan Seruan Pemilu Damai di Gedung Pusat UGM, Jumat (24/11/2023). Rektor UGM Ova Emilia mengatakan seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan pemilu damai.
"Saya kira ini bentuk penguatan, karena sesuatu yang benar itu harus disuarakan, sehingga saya ini bentuk penguatan yang saya kira supaya bisa disebarkan ke masyarakat luas," kata Ova, Jumat.
Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Mohamad Irhas Effendi mengatakan sebagai insan akademik, maka kampus dinilai perlu menyerukan kepada semua kalangan di Indonesia untuk menjaga netralitas dan menjaga agar pemilu itu berlangsung adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. "Komitmen kami kepada semua masyarakat di Indonesia, itu dari kami merasa terpanggil untuk bersama melakukan," ucap Irhas.
Rektor UIN Sunan Kalijaga, Al Makin mengibaratkan Seruan Pemilu Damai yang dilakukan para rektor kali ini seperti berdoa. Menurutnya seruan damai perlu terus disuarakan oleh seluruh pihak.
"Bagi saya kayak berdoa lah, kalau sudah merasa soleh kan tetap berdoa terus tho, sama dengan merasa sudah patriotik tetap menyanyikan Indonesia Raya terus, sudah pintar juga tetap sekolah terus," ungkapnya.
Sementara itu Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta G Sri Nurhartanto mengatakan kalangan universitas harus betul-betul mengingatkan semua pihak untuk betul-betul menjaga kondusivitas pada pemilu nanti. "Damai, netral, dan tidak gontok-gontokan," imbaunya.
Terdapat lima poin seruan yang dibacakan secara bergantian oleh para rektor universitas di Yogyakarta. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid membacakan poin pertama Seruan Pemilu Damai.
"Mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia," kata Fathul.
Kedua, civitas akademica juga menyerukan untuk mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keagamaan cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi. Ketiga, menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah hate speech, hoaks, fitnah dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu bentuk kemunduran demokrasi.
"Mendorong segenap kontestan Pemilu Penyelenggara Pemilu, dan Aparatur Negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil serta berkomitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan kredibel, sebagai kunci menjaga demokrasi yang berkualitas," kata Wakil Ketua III APMD Tri Agus Susanto membacakan poin seruan keempat.
Poin seruan terakhir dibacakan Rektor UPN Veteran Yogyakarta Mohammad Irhas Effendi. "Mengajak segenap komponen masyarakat sipil insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli dan berkomitmen untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian dari upaya menyukseskan Pemilu sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia," ucap Irhas.
"Demikian seruan moral ini disampaikan dengan penuh harapan, ajakan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan damai, bermartabat, berkualitas dan bermakna bagi masa depan kebangsaan, demokrasi, dan kemanusiaan," kata Ova mengakhiri Seruan Pemilu Damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
