Kamis 30 Nov 2023 00:52 WIB

Barisan Eks Aktivis 98: Megawati Berlebihan Tuding Jokowi Seperti Penguasa Orde Baru

Kelompok aktivis '98 menilai tudingan Megawati kepada Jokowi tak masuk akal.

Rep: Febryan A/ Red: Andri Saubani
Perwakilan kelompok Aktivis 98 Untuk Prabowo-Gibran, Mardiansyah Semar saat konferensi pers di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Foto: Republika/Febryan A
Perwakilan kelompok Aktivis 98 Untuk Prabowo-Gibran, Mardiansyah Semar saat konferensi pers di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan mantan aktivis 1998 pendukung Prabowo-Gibran merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). Mereka tak sepakat dengan pernyataan tersebut.

Para aktivis yang tergabung dalam kelompok Aktivis 98 Untuk Prabowo-Gibran itu menyebut tudingan Megawati tersebut tak masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi membuka keran kebebasan berpendapat, sebuah tindakan yang jelas bertolak belakang dengan rezim Orde Baru.

Baca Juga

"Pernyataan pihak-pihak tertentu terkait Neo Orde Baru merupakan sesuatu yang berlebihan dan tidak masuk akal sehat karena pada masa Presiden Jokowi justru kebebasan berpendapat diberikan ruang sebagaimana mestinya dan kepemimpinannya jauh dari sikap otoritarian," kata perwakilan kelompok itu, Mardiansyah Semar saat konferensi pers di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Menurut dia, nilai-nilai atau semangat reformasi 1998 masih terjaga dengan baik saat ini. Semangat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), misalnya, Presiden Jokowi terus memerangi persoalan tersebut dengan sepenuh hati.

Presiden Jokowi, kata dia, juga tidak menggunakan aparat keamanan untuk kepentingan pemilu seperti yang dilakukan rezim Orde Baru. "Netralitas Pemerintahan Jokowi beserta seluruh perangkatnya tidak perlu diragukan, khususnya TNI dan Polri, kami percaya dan yakin akan bertindak untuk tidak berpihak dalam Pemilu 2024," ujarnya.

Menurut Mardiansyah, isu nepotisme Presiden Jokowi dalam tahapan Pilpres 2024 juga tidak benar. Menurut dia, isu tersebut sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran mengingat Gibran adalah putra sulung Jokowi.

"Isu nepotisme yang mewarnai proses tahapan pilpres sungguh tidak dapat dibenarkan dan sangat diyakini ada kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya dengan maksud untuk mendiskreditkan pasangan Prabowo-Gibran," kata Ketua Umum Rampai Nusantara itu.

Mardiansyah menilai, Megawati jelas tidak rasional ketika menuduh Presiden Jokowi berlaku seperti Orde Baru. Sebab, tudingan itu berbalik langsung ke Megawati karena PDIP adalah pengusung dan bagian dari Pemerintahan Jokowi.

"Kalau memang dia mengatakan ini akan kembali ke Orde Baru, berarti Ibu Megawati juga bagian yang mengkonstruksi negara ini kembali ke Orde Baru karena dia adalah bagian dari kekuasaan di Pemerintahan Jokowi," ujarnya.

Beberapa mantan aktivis reformasi yang tergabung dalam Aktivis 98 Untuk Prabowo adalah Wahab Talaohu, Mardiansyah Semar, Ridwan, Mangapul Silalahi, Fernando Duling, Iwan Kurniawan, Sulaiman Haikal, dan Laode Kamaludin.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri berpidato dengan berapi-api dalam Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023). Dia marah karena merasa penguasa melakukan intervensi terhadap masyarakat.

"Mestinya Ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi Ibu jengkel, karena republik ini penuh pengorbanan tahu tidak. Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" ujar Megawati.

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement