REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menerima informasi bahwa kebocoran data 204 juta nama yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah ditangani. Dia pun berharap aparat penegak hukum terlibat dalam penyelidikan kasus tersebut.

"Mudah-mudahan nanti aparat penegak hukum juga bisa langsung terlibat. Dari TPN juga memantau terus-menerus dan kita pengen tahu apa kemudian kekurangan yang ada di sana," ujar Ganjar di GBI Mawar Saron, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (30/11/2023).

Kasus kebocoran data tersebut juga harus menjadi perhatian khusus KPU, selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Khususnya, kata dia, dalam menguatkan keamanan sibernya. "Segera KPU perbaiki, segera proteksi, segera cari orang-orang terbaik untuk bisa meyakinkan bahwa IT sistemnya itu beres," kata Ganjar.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT) yang terjadi berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, perincian data tersebut sama dengan miliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Satu yang dapat dipastikan, motif pencurian data yang dilakukan oleh pelaku adalah murni urusan komersial atau ekonomi. Bukan motif politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Kalau motif kita berani jamin itu kepentingan komersil, karena mau diperjualbelikan," ujar Budi seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Siap debat...

Ikuti Whatsapp Channel Republika