Jumat 01 Dec 2023 17:39 WIB

Mahfud: Korupsi, Kolusi, Nepotisme Harus Dijadikan Musuh Bersama

Mahfud mengaku sudah menyiapkan strategi pembenahan sistem mencegah KKN.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD di Posko Teuku Umar, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD di Posko Teuku Umar, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengungkapkan reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta pijakan penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan praktik haram tersebut.

"Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur dan akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama," ujar Mahfud lewat keterangannya, Jumat (1/12/2023).

Baca Juga

Ia pun mengungkapkan strategi dalam pembenahan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas; mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan; dan meningkatkan transparansi proses.

Kemudian, perbaikan standar operasional prosedur (SOP) internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum. Terakhir, menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.

"Terpenting adalah kami sama-sama pemberani dan punya nyali, dengan didasari sikap moral yang baik serta keimanan yang kuat. Ini modal yang tidak bisa dianggap remeh," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) merilis IPK Indonesia 2022 mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik pada 180 negara dan teritori. Adapun skor dari 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Dengan hasil tersebut, Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak 2012. Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).

Sementara di tingkat global, Denmark menduduki peringkat pertama dengan IPK 90, diikuti Finlandia dan Selandia Baru (87), Norwegia (84), Singapura dan Swedia (83), serta Swiss (82). Sementara posisi terendah ada Somalia dengan skor 12, Suriah dan Sudan Selatan (13), serta Venezuela (14).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement