Senin 11 Dec 2023 05:53 WIB

Viral Video Sekdes Diduga Ancam Cabut PKH Warga Boyolali, Ini Kata Bawaslu

Diduga Oknum Sekdes arahkan warga pilih capres tertentu dengan ancaman cabut bansos.

Rep: C02/ Red: Agus raharjo
Pekerja mengangkat beras untuk Bantuan Sosial (Bansos) program keluarga harapan di gudang Tunggorono 2, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (16/9/2020). (Ilustrasi)
Foto: SYAIFUL ARIF/ANTARA
Pekerja mengangkat beras untuk Bantuan Sosial (Bansos) program keluarga harapan di gudang Tunggorono 2, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (16/9/2020). (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO–Bawaslu Boyolali mengaku tengah menelusuri video viral di media sosial yang menarasikan diduga sekretaris desa (Sekdes) di daerah Kenteng, Nogosari, Boyolali mengarahkan warganya memilih salah satu capres. Dalam video yang beredar dan ramai di media sosial, oknum tersebut diduga mengancam warganya akan mencabut bantuan program keluarga harapan (PKH) jika tak memilih capres yang diinginkan. 

Video yang diunggah akun tiktok @bersamabersinarr tersebut telah disukai oleh 72.5 ribu dan dikomentari oleh 11.4 ribu netizen. "Wiwik sekdes Kenteng, Nogosari, Boyolali mengarahkan pemenangan capres dg intimidasi & ancam mencabut PKH warga," tulis keterangan video tersebut dilihat Republika.co.id, Ahad (10/12/2023). 

Baca Juga

Dalam video tersebut juga terlihat sejumlah warga yang sedang berkumpul. "Entuk PKH barang og beras pendak sasi angel men to kon tegak lurus ki, mbok Iyo rasah golek liyo liyo entuk duet 50 ewu we neko neko PKH ne dicabut pie (dapat PKH beras tiap bulan kok susah suruh tegak lurus, mbok iya tidak usah cari yang tidak tidak, dapat uang 50 ibu aja neko-neko, PKH ne dicabut gimana,)," suara di video tersebut. 

Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo mengatakan pihaknya akan menelusuri kewenangan yang ada. Pihaknya juga mengaku telah mengirim tim ke tempat kejadian yang disebutkan dalam video tersebut. 

"Jadi gini, kami buktinya awalnya adalah video itu, yang kami cermati betul itu kan tidak ada yang menyuruh untuk memilih salah satu pasangan, kan tidak ada," katanya ketika dihubungi Republika.co.id, Ahad (10/12/2023). 

"Sesuai dengan kewenangan kami, kami telusuri hari ini, kami turunkan tim ke Desa Kenteng untuk menemui yang bersangkutan dan mencari keterangan-keterangan yang dianggap perlu dan terkait dengan kegiatan tersebut, cuma hasilnya kayak apa timnya baru bergerak baru di lokasi belum bisa kami informasikan untuk hasilnya," sambungnya. 

Disinggung soal narasi dalam video tersebut yang menyebutkan ancaman pencabutan PKH untuk memilih salah satu pasangan Capres-Cawapres, pihaknya mengatakan enggan menyimpul terlalu dini sebelum hasil penelusuran keluar. Widodo berdalih tugasnya adalah menelusuri apakah ada dugaan pelanggaran pemilu. 

"Narasi itu kan kami tidak mau masuk di situ karena sekali lagi yang jadi bukti awal bukti dugaan awal itu kan video artinya andaikata tertulis apapun Ya mestinya terkait dengan isi video tidak mengembang kemana-mana kami ndak mau kalau tiba-tiba muncul kesimpulan kalau sudah muncul kesimpulan ya Monggo simpulkan sendiri-sendiri saja. Tugas kami menelusuri apakah ada dugaan pelanggaran Pemilu atau tidak kami belum bisa berkomentar kalau itu," katanya. 

"(Hoaks?) Kami tidak bisa berkomentar, tapi itu bisa terjadi. Kami fokus aja kan Informasi yang disampaikan oleh beberapa pihak yang kami minta untuk melapor tidak mau, sebenarnya bukti video itu kami telusuri saja nanti temuannya di lapangan seperti apa, keterangannya seperti apa, baru kami konstruksikan," katanya menambahkan.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement