REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengimbau generasi milenial dan Z ikut terlibat dalam Pilpres 2024. Salah satunya dengan tak bersikap apatis dan mendengarkan gagasan yang ditawarkan tiga pasangan capres-cawapres yang berkontestasi.
Salah satu caranya dengan menonton debat capres dan cawapres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari forum tersebut, generasi muda Indonesia dapat mengetahui program yang ditawarkan oleh ketiga pasangan calon.
"Terus kemudian bisa dengan melakukan fact judge. Apa? Lihat rekam jejak, lihat kembali sejarah. Agar ketika nanti memilih, 'Ini umpamanya bener nggak ya? konsepnya bagus, tapi bisa dilaksanakan atau nggak ya?" Evidence base, buktinya apa? Maka melihat rekam jejak itu penting," ujar Ganjar saat menjadi pembicara dalam Teman Cerita Festival, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (21/12/2023).
Kendati dalam masa kontestasi, ia mengimbau generasi milenial dan Z tak terlibat dalam kampanye hitam atau black campaign. Sebaliknya, ia menilai bahwa negative campaign masih lebih baik karena berbasis data.
"Maka politik itu lima tahunan, kadang-kadang menjadi lawan, tapi tolong yang sifatnya menyakiti hati orang dengan identitas, jangan deh, kita butuh bersatu kok. 'Kelompok kita yang paling benar' jangan deh black campaign, lebih baik negative campaign," ujar Ganjar.
"Black campaign itu hoaks, kalau negative itu nurunin skor, gapapa. 'Ah, Pak Ganjar waktu jadi gubernur nggak sukses.' Oke, kita suksesnya besok," sambungnya.
Dalam visi dan misi Ganjar, terdapat program unggulannya yang disingkat sebagai GASPOL untuk mewujudkan Indonesia Unggul. Secara khusus ia menjelaskan kepanjangan dari "S" yang maksudnya adalah sikat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.
Pertama ia menjelaskan kepanjangan dari "GA" yang merupakan gandakan anggaran untuk berbagai kebijakan. Anggaran dapat meningkat lewat pajak yang sederhana mekanismenya, mudah pelaporannya, dan otomatis restitusinya.
Terakhir adalah "POL" yang merupakan kepanjangan dari poles birokrasi dengan digitalisasi. Pemolesan birokrasi dapat terealisasi dengan Satu Data Indonesia dan key performance indicator (KPI) based cabinet yang transparan.
"Ini memilih untuk masa depan, ini bukan hanya untuk sekarang, kita untuk 2045," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
