REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kritik menjadi bagian yang tak terlepaskan dari pejabat negara. Tidak ada pejabat yang lolos dari kritik, karena hal itu sebenarnya merupakan bentuk aspirasi masyarakat atas berbagai kebijakannya.

"Tentu harus dievaluasi, karena pejabat seharusnya jangan baper kalau dikritik," ujar Ganjar usai menghadiri Teman Cerita Festival, di Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (21/12/2023).

Ia sendiri mengaku prihatin atas kasus beberapa aktivis dan komika yang mendapat serangan dan intimidasi karena mengkritik kebijakan atau kelompok tertentu. Bahkan sempat diperiksa kepolisian karena dianggap mengkritik pemerintah.

Kepolisian beralasan, pemeriksaan terhadap aktivis dan komika karena dianggap melanggar  aturan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Pasal yang mengatur tentang kritikan dalam UU ITE harus dievaluasi, apalagi jika hal itu menyangkut kritikan terhadap pejabat," ujar Ganjar.

Selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah, ia paham betul bahwa kebijakannya tentu tidak seutuhnya mendapat dukungan masyarakat. Kritikan masyarakat, termasuk yang dilontarkan para komika melalui konten, sebenarnya adalah bentuk mereka dalam menyuarakan keluhannya tersebut.

"Meskipun dengan kata-kata yang agak menyengat, tapi anggap aja itu bagian dari gymnastic perasaan, sehingga orang saat dikritik jadi tidak berasa," ujar Ganjar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika