REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Program Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taiwan adalah kecolongan besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fadli khawatir, kepercayaan publik kepada penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menurun karena baru pada tahapan distribusi logistik Pemilu sudah menuai masalah.
"Kesalahan yang dilakukan PPLN Taipei sangat mengagetkan karena ini kecolongan besar bagi KPU. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena baru pada tahapan distribusi logistik, kontrol dan pengawasan KPU sangat longgar," kata Fadli, kepada Republika, Kamis (28/12/2023).
Fadli meminta KPU secara transparan dalam proses pengembalian surat suara yang sudah lebih dulu dikirimkan ke pemilih tersebut. Menurut Fadli, proses pengembalian administrasi yang menyatakan itu surat suara rusak juga harus dilakukan secara transparan. Bila tidak publik akan tidak percaya terhadap pengelolaan dan manajemen logistik.
Fadli juga menyentil pimpinan KPU bersama rombongan kerap bolak balik ke luar negeri untuk memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada PPLN. Fadli merasa bimtek yang diberikan KPU tidak berdampak apa-apa karena baru pada tahapan distribusi logistik, PPLN sudah melakukan kesalahan.
"Ini mengherankan juga sebab yang kami tahu KPU itu bolak balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN. Kalau kualitas dan timeline kerja PPLN yang seperti itu mengherankan juga, artinya tidak berdampak bimtek yang diberikan KPU," ucap Fadli.
Fadli mengakui jumlah suara yang dikelola PPLN tidak sebesar suara di dalam negeri. Meskipun begitu, menurut Fadli, suara di luar negeri tetap akan diperhitungkan oleh para calon anggota legislatif daerah pemilihan Jakarta II yakni meliputi Jakarta Pusat, Jakarta selatan dan Luar Negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika