REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar benar-benar memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ia mengingatkan, keteledoran dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu bisa berimplikasi politis dan menganggu kondusivitas negara, serta legitimasi pemilu.
Hal ini disampaikan Jokowi pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (30/12/2023).
"Dan tidak boleh ada yang salah termasuk aspek teknisnya. Hati-hati mengenai ini hal-hal kecil harus kita perhatikan secara detil. Sebab keteledoran teknis bisa berimplikasi politis berimplikasi politik, bisa merembet ke mana-mana yang dapat menggangu kondusifitas negara, dapat menggangu legitimasi kita," jelas Jokowi.
Karena itu, Jokowi menekankan agar keandalan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, transparan, dan terhindar dari upaya peretasan.
"Saya mengajak jaminan keandalan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu harus berfungsi dengan baik, harus transparan terbuka, jangan sampai terjadi peretasan, hati-hati mengenai ini," kata dia.
"Sekali lagi karena ini bisa berimplikasi politis, bisa berimplikasi politik," tegas Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan era saat ini merupakan zaman yang serba digital. Sehingga ketidakcermatan dari penyelenggara pemilu bisa langsung berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Karena itu, Jokowi pun meminta agar penyelenggara pemilu bisa melakukan tugas-tugasnya dengan detil dan baik. "Sedikit saja ada ketidakcermatan langsung mengganggu kepercayaan masyarakat, hal ini semacam ini tidak boleh terjadi, semua kita bersama harus menjaga ini," kata dia.
Ia juga berpesan agar tata kelola penyelenggaraan pemilu disiapkan dengan baik, termasuk kesiapan petugas di lapangan, ketersediaan dan distribusi logistik, serta kesiapan sistem dan teknologi yang harus baik.
"Jangan sampai ada yang tercecer satupun semua harus baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
