REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng), Sudaryono menyampaikah, program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat sangat logis dan realistis. Program penambahan gizi tersebut menjadi salah satu yang ditawarkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sudaryono juga sangat yakin, program unggulan pasangan capres 2 tersebut bakal memiliki dampak positif dalam banyak aspek. Selain aspek sosial, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Sangat logis dan realistis. Tunggu saja setelah Prabowo-Gibran menang dan dilantik sebagai presiden selanjutnya," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (31/12/2023).
Pernyataan Sudaryono sekaligus menyanggah komentar sinis yang disampaikan oleh Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD yang pesimistis dengan program pemberian susu gratis ke masyarakat. Mahfud ragu lantaran Indonesia akan mengimpor susu karena tak mampu memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri.
"Benar, saat ini kita masih impor susu. Seperti awalnya India yang juga sebelumnya mengimpor susu untuk kebutuhan dalam negerinya. Untuk menjamin kebutuhan gizi rakyatnya," ujar Sudaryono.
Meski begitu, Sudaryono menjelaskan, sejak konstitusi India terkait pemberian susu gratis berlaku sejak 2001, negara tersebut akhirnya menjadi pengekspor susu terbesar pada 2023. "Tapi kondisi itu berubah saat kebijakan makan siang gratis di sekolah dikukuhkan keputusan Mahkamah Konstitusi India tahun 2001," katanya.
"Keputusan yang tidak bisa dicabut oleh siapampun PM India ini memberikan insentif kuat untuk pengusaha lokal dan UMKM India untuk investasi di produksi pangan dan susu lokal. Hasilnya per tahun 2023 ini, India berhasil jadi produsen susu terbesar di dunia. India pun ekspor susu," terang Sudaryono menambahkan.
Sehingga, selain memberikan manfaat langsung bagi perkembangan fisik masyarakat terkait kebutuhan gizi, program tersebut akan sangat berdampak pada masa yang akan datang. "Jadi mohon bagi yang ragu atau pesimis dipikir kembali bahwa kebijakan tersebut harus dilihat jangan saat ini saja, tapi untuk kondisi masa depan rakyat Indonesia," ujar Sudaryono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika