REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Anggota Fraksi PKB DPR, Luqman Hakim, menyoroti soal adanya dugaan pelanggaran bagi-bagi uang yang dilakukan Penceramah Maulana Miftah Habiburrahman (Gus Miftah) di Pamekasan beberapa hari lalu. Ia meminta agar Bawaslu tidak takut mengusut kasus dugaan pelanggaran tersebut.
"Saya memberi apresiasi dan dukungan sepenuhnya kepada Bawaslu RI yang pro-aktif (tidak menunggu laporan formal dari masyarakat) melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan Penceramah Miftah Maulana Habiburrahman dan meminta agar masalah ini menjadi prioritas utama bagi Bawaslu RI untuk dituntaskan secepatnya," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (2/1/2024).
Menurut Luqman, menuntaskan masalah ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa pemilu 2024 akan berjalan jujur, adil dan bermartabat. Publik akan melihat sikap tegas Bawaslu RI dalam menindak tegas pelanggaran-pelanggaran pemilu, siapa pun pelakunya.
"Rakyat pasti berbaris bersama Bawaslu RI," ucapnya.
Fungsionaris DPP PKB itu berpesan kepada Gus Miftah untuk belajar bersikap lebih bijaksana dalam berupaya memberi dukungan terhadap capres yang ia dukung.
Menurut dia, penting juga bagi Gus Miftah untuk menjaga diri agar tidak mencoreng citra para penceramah agama.
"Selain tentu harus selalu menimbang agar dijauhkan dari potensi memberi pengaruh buruk pada pikiran dan mental umat," ujarnya.
Ia menambahkan, apalagi selama ini namanya dicantumkan gelar 'Gus'. Dirinya justru mempertanyakan kepantasan Gus Miftah menyandang gelar 'Gus'.
"Asal tahu saja, 'Gus' adalah gelar istimewa dan keramat bagi sebagian umat Islam. Janganlah akibat tindakan ceroboh satu orang, nama baik para 'Gus' yang lain ikut tercemar di hadapan masyarakat," ujarnya.
Ia mengimbau kepada semua pihak yang berkampanye menggalang dukungan bagi capres-cawapres untuk selalu mempedomani aturan-aturan pemilu dan tidak melakukan politik identitas demi menjaga kualitas pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
"Pemilu yang berkualitas dan terpercaya harus bisa kita wujudkan, agar nanti kekuasaan hasil pemilu 2024 memiliki legitimasi kuat dari rakyat pemilik kedaulatan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
