REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpendapat, ASEAN menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan juga pendiri ASEAN, harus bisa kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan.
Anies pun mengkritisi peran pemimpin Indonesia selama ini yang hanya sekadar hadir dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
“Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal, kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan, bukan sekedar hadir dalam summit-summit ASEAN,” kata Anies saat menanggapi pernyataan Ganjar yang menjawab soal konflik Laut Cina Selatan dalam debat capres di Istora Senayan, Ahad (7/1/2024) malam.
Menurut Anies, Indonesia bisa menjangkau semua negara-negara ASEAN untuk menghadapi bersama kekuatan dari luar ASEAN. Anies mengatakan, perlunya kekuatan bersama sebagai satu kesatuan regional untuk menghadapi kekuatan Cina di Laut Cina Selatan.
“Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sebagai Indonesia berhadapan dengan negara lain. Tapi, satu region dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kuncinya menurut saya,” jelasnya.
Sebelumnya, calon presiden Ganjar Pranowo menawarkan kesepakatan sementara dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan. Menurut dia, kesepakatan sementara ini bisa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
Ganjar mengatakan, langkah awal yang akan ditawarkan yakni dengan mengevaluasi upaya penyelesaian masalah Laut Cina Selatan yang 20 tahun tidak kunjung selesai. Hal ini disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan mengenai konflik Laut Cina Selatan.
“Indonesia bukan claimant, jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DoC, sudah dengan CoC. 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan clear. Apa itu? Kesepakatan sementara,” kata Ganjar.
Ganjar menjelaskan, modernisasi peralatan di Cina akan selesai pada 20227. Karena itu, menurutnya, potensi terjadinya konflik dengan negara lain bisa muncul. Meskipun perang yang terjadi tidak sampai ke Indonesia, tapi dampak dari perang tersebut juga akan dirasakan.
Ganjar juga menekankan perlunya memperkuat patroli di wilayah Laut Cina Selatan. Karena itu, menurutnya dibutuhkan tanker terapung yang bisa digunakan oleh TNI Angkatan Laut untuk berpatroli. Menurutnya, dengan cara ini maka biaya logistiknya pun akan sangat murah.
“Kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara TNI AL kita untuk bisa berpatroli sehingga logistiknya akan sangat murah, tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang ‘kami hanya pergi, kalau kembali kami tidak bisa lagi karena logistik kami habis’. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika