REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 'AMIN' mengaku tengah mematangkan ide pembangunan 40 kota setara dengan Jakarta. Namun, Timnas juga memastikan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) tidak akan mangkrak begitu saja.
"IKN kan sudah perintah undang-undang, artinya kita sebagai bangsa harus melaksanakan ya, tetapi kalau seandainya kita diberikan opsi pilihan, maka pilihan kita adalah membangun meng-upgrade 40 kota, bukan membangun dari nol ya, tetapi upgrade," kata Anggota Dewan Pakar Timnas Pemenangan AMIN Ahmad Nur Hidayat dalam Diskusi Publik tentang Pembangunan Kota-Kota di Indonesia agar Setara dengan Jakarta di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).
Ahmad menjelaskan, upgrade pembangunan puluhan kota itu tersebar di berbagai wilayah se-Indonesia, tak berpusat di Pulau Jawa. Memilih upgrade pembangunan 40 kota dibanding IKN, kata dia berlandaskan pada upaya pemerataan karena saat ini banyak ketimpangan yang terjadi.
"Jadi kalau misalnya dikasih opsi maka pilihan itu yang 40 kota tetapi kita juga punya mindset punya pemikiran, ya menerima banyak masukan sekali dari para pakar bahwa kalau seandainya itu terjadi dibuka ruang perubahan maka IKN yang sudah dibangun bukan berarti menjadi Hambalang yang kedua jadi kota yang tidak berpenghuni membuang uang negara," ungkapnya.
Konsep upgrade pembangunan 40 kota setara Jakarta itu nantinya bakal menggunakan parameter smart city. Nantinya puluhan kota tersebut memiliki konsep 'kota pintar' seperti Jakarta.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Timnas AMIN Awalil Rizky menyampaikan bahwa pembangunan di IKN berjalan sebagaimana pembangunan kota. Sehingga konsep pembangunannya diubah dari konsep yang saat ini ditentukan di era Presiden RI Joko Widodo. Lebih gamblang, wilayah tersebut bisa menjadi kota ke-41 yang masuk dalam list daerah yang di upgrade pembangunannya.
"Pasangan AMIN ingin menekankan dan memfokuskan kepada pembangunan banyak kota dibandingkan satu kota IKN itu memiliki alasan demokratis. Adapun soal biaya yang sudah terbayang, memang APBN sebagaimana IKN jika menurut pakar bahwa sama dengan kota yang lain, dimana kita memiliki spek hukum yang harus diselesaikan, umpamanya IKN tak jadi ibu kota negara, IKN akan tetap menjadi kota, mungkinnya akan menjadi (kota ke-) 41, tambahan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
