REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengajak warganya untuk cinta damai mengimbau pendukungnya tidak membalas fitnah yang dilontarkan terhadap dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto. Akan lebih bijak jika kita berkonsentrasi memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran dibandingkan menanggapi pencemaran nama baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat berkunjung ke Banyuwangi, di Gedung Alam Indah Lestari beberapa waktu lalu. Selain itu, ia menghabiskan waktu berlatih gemoy bersama para relawan dan penggemar.
"Saya titip pesan juga, jika ada fitnah, nyinyiran, atau berita-berita yang negatif, tidak perlu dibalas. Tidak perlu fitnah dibalas dengan fitnah. Pokoknya kita fokus dengan pemenangan saja," ujar Gibran dalam rilisnya, Sabtu (13/1/2024).
Gibran juga mengimbau para pendukungnya untuk tidak meremehkan kebijakan pasangan calon lawan. Ia menggarisbawahi bahwa penggemar dan relawan harus mendukung program pasangan nomor dua itu.
Mewakili nilai-nilai cinta damai dan kebijaksanaan, Prabowo-Gibran selalu mengawali kampanye mereka dengan pesan kuat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan etika politik.
Di tengah tantangan dan persaingan politik yang sering kali penuh fitnah, mereka menonjol sebagai simbol perdamaian, menyerukan toleransi, dan menghormati perbedaan.
Mereka mengajak rakyat Indonesia untuk berfokus pada pembangunan bangsa yang inklusif, tidak terjebak dalam retorika negatif yang dapat merusak tatanan sosial.
Keduanya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat, di mana dialog terbuka dan penghormatan terhadap pandangan berbeda menjadi norma.
Dengan ini, Prabowo-Gibran berharap untuk memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, di mana kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dan kebijakan dibuat berdasarkan kepentingan bersama, bukan atas dasar kepentingan sempit atau ambisi politik pribadi.
Sikap mereka menjadi simbol harapan bagi politik Indonesia yang lebih matang dan beradab, di mana cinta damai dan kejujuran menjadi fondasi utama kebijakan publik.