REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan ingin mengembalikan muruah dan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika nanti terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat memberikan pemaparan dalam agenda Paku Integritas di Kantor KPK, Jakarta pada Rabu (17/1/2024) malam.
Anies mengatakan bahwa korupsi adalah persoalan amat serius dan tidak boleh dianggap enteng karena menurunkan kepercayaan publik. Hal itu juga terbukti dari skor corruption perception index (CPI) Indonesia yang anjlok. Ditambah lagi menurut survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menempatkan KPK termasuk lembaga dengan tingkat kepercayaan rendah.
Setidaknya ada tiga hal yang bakal dilakukan oleh Anies bersama pasangannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk melakukan perubahan dan dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. “Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi,” kata Anies, Rabu malam.
Upaya pengembalian kepercayaan publik, lanjut Anies, dilakukan dari berbagai aspek. Terutama kaitannya dengan upaya merevisi beleid tentang KPK. “Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat,” ujarnya.
Poin kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Anies mengungkapkan, dirinya ingin mengembalikan muruah KPK dengan standar etik yang maksimal.
“Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tetapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf, bekerja dengan kode etik yang amat tinggi,” tutur dia.
Adapun poin ketiga adalah mengenai perekrutan. Jika terpilih menjadi RI-1, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingin memperbaiki sistem rekrutmen di lembaga antirasuah alias KPK.
“Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Itu yang ingin kami lakukan,” terangnya. Eva Rianti
Ikuti Whatsapp Channel Republika
