REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan menteri yang berasal dari PDIP akan tetap fokus bekerja di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut disampaikan Hasto menjawab isu mundurnya sejumlah menteri.
"Ya tentu saja (pastikan menteri PDIP tetap di kabinet), ya menteri-menteri dari PDI Perjuangan fokus. Agar apa? Agar tidak ada instabilitas politik," kata Hasto, Rabu (24/1/2024) malam.
Hasto mengingatkan kembali peristiwa yang pernah terjadi jelang lengsernya pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto. Ketika itu mundurnya menteri secara massal justru malah menciptakan instabilitas politik.
Ia menambahkan, terlebih saat itu sejumlah gerakan mahasiswa juga telah muncul. Sementara itu dikatakan Hasto saat ini gerakan mahasiswa juga sudah mulai bermunculan. Karena itu suara-suara tersebut harus didengarkan.
"Maka sebelum segala sesuatunya kemudian terjadi resultante yang tidak kita inginkan, sebaiknya setiap pemimpin mawas diri untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat di atas segalanya, karena kita ini bangsa besar kita bangsa yang telah memiliki tradisi pemilu dengan baik yang seharusnya hal-hal seperti ini, intimidasi kepala desa, penyalahgunaan politik anggaran seharusnya tidak perlu dilakukan apalagi pengerahan aparatur negara," ucapnya.
Selain itu, Hasto mengatakan menteri dari PDIP tetap akan berada di kabinet agar tidak ada pihak yang mengail di air keruh. Ia pun meyakini rakyat akan mampu menentukan pemimpin yang terbaik pada Pemilu mendatang.
Sebelumnya dikabarkan sejumlah menteri bakal mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah nama yang diisukan mundur antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Sementara itu, sejumlah kader PDIP yang kini menempati kabinet Jokowi diantaranya Azwar Anas (Menteri PAN RB), Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UMKM), Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Bintang Puspayoga (Menteri PPPA), hingga Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
