Senin 29 Jan 2024 16:35 WIB

Mahfud Kerap Kritik Penegakan Hukum, Ini Respons Jokowi Menurut Stafsus Presiden

Mahfud kerap mengkritik kinerja penegakan hukum meski masih menjabat menteri.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.
Foto: Republika/Prayogi
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD yang juga cawapres pendamping Ganjar Pranowo kerap memberikan kritikannya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Padahal, Mahfud masih merupakan bagian dari pemerintahan yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Lalu bagaimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritikan Mahfud tersebut? Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden tetap fokus bekerja menyelesaikan program-programnya sebelum berakhir masa jabatan.

Baca Juga

“Pak Presiden tidak terlalu memberi perhatian khusus terhadap persoalan itu karena fokus beliau itu bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini,” ujar Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Ari pun kemudian meminta seluruh pihak untuk memahami bahwa saat ini adalah tahun politik. Menjelang pemilu, maka akan muncul berbagai wacana pro dan kontra yang menimbulkan perdebatan di masyarakat. Hal itupun dinilainya wajar dalam berdemokrasi.

“Kita harus pahami sekarang ini adalah tahun politik, menjelang pemilu pasti muncul-muncul berbagai wacana, pro kontra, perdebatan dll itu sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi,” kata dia.

Meski demikian, Ari menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menganggu kinerja pemerintah, selama perdebatan tersebut bersifat substantif dan merupakan kritik untuk perbaikan. Ari pun mengatakan, di tahun politik pasti akan muncul berbagai wacana politis. Namun, lanjutnya, pemerintah sendiri terus melakukan evaluasi dalam menjalankan berbagai kebijakannya.

“Dalam pemerintahan mekanisme evaluasi terus menerus dilakukan menyempurnakan, memperbaiki apa yang sudah ada ini ikhtiar terhadap itu terus berjalan. Apa yang belum cepat dipercepat, apa yang lambat dipercepat, apa yang belum baik diperbaiki, supaya apa yang menjadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Menurut Ari, kinerja pemerintahan Jokowi bisa dilihat dari berbagai opini publik, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun sosial. Namun demikian, pemerintah juga tidak langsung puas dengan penilaian publik. Ari mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

photo
Putusan MK Berubah Setelah Adik Ipar Jokowi Ikut Rapat - (infografis Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement