REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal survei lembaga Archi yang menunjukkan elektabilitas AMIN mengalami peningkatan, sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan elektabilitas. Anies mengaku belum mengetahui mengenai hasil survei tersebut.
"Pokoknya kita sih Bismillah maju terus," kata Anies singkat di sela-sela melakukan kegiatan kampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024).
Sebelumnya diketahui, lembaga survei ARCHI merilis hasil survei periode 26 Januari – 1 Februari 2024 yang menunjukkan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres AMIN mengalami kenaikan, sedangkan tingkat keterpilihan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turun.
Direktur Eksekutif ARCHI Mukhradis Hadi Kusuma menjelaskan, berdasarkan hasil survei tersebut, paslon AMIN mengalami kenaikan dari survei sebelumnya sebesar 33,61 persen dan sekarang menjadi 37,63 persen, sedangkan Prabowo-Gibran sebelumnya mencapai 45,9 persen, tetapi kini berada di angka 44,85 persen.
"Prabowo-Gibran tetap memimpin dengan elektabilitas 44,85 persen, disusul pasangan Anies-Muhaimin dengan jumlah 37,63 persen, dan Ganjar-Mahfud 15,95 persen," kata Hadi Kusuma dalam keterangan tertulis, Senin (5/2/2024).
Ia mengatakan, dalam survei ini responden diberikan pertanyaan terkait 'Saat berada di bilik suara, siapakah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang anda pilih.' Sementara hasil survei menunjukkan yang tidak memilih atau golput berjumlah 0,19 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,39 persen.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa survei dilakukan bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan total 2.400 responden di 38 provinsi seluruh Indonesia. Ia menambahkan, survei tersebut menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan tingkat margin of error sekitar 2 persen dan tingkat kepercayaan sebanyak 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika