REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, mengingatkan agar pemimpin negara menjadi contoh bagi pejabat-pejabat di bawahnya untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat gaduh. Hal itu menanggapi viral atau beredarnya informasi Presiden Joko Widodo yang membagikan bantuan sosial (bansos) di depan Istana.
Anies menyinggung soal peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menindaklanjuti perkara-perkara semacam itu. Dia menekankan pejabat pemerintah daerah yang sudah bekerja dan diawasi BPK mestinya mendapatkan contoh dari kepala negara dalam menjaga integritas.
"Dulu ketika kementerian dan pemerintah daerah membagi itu selalu diperiksa BPK, pemeriksaannya apakah tepat sasaran, apakah bantuan yang diberikan sesuai dengan orang yang berhak. Nah, kalau lurah, camat, dan seluruh aparat lain diharuskan bekerja membagi bansos sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan ya seharusnya pejabat lebih tinggi memberikan contoh," kata Anies di sela-sela melakukan kegiatan kampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (6/2/2024).
Sebaliknya, Anies menuturkan bahwa jika pejabat tertinggi tidak memberikan contoh yang baik, para pejabat di bawahnya bisa secara otomatis mengikuti perilakunya.
"Karena kalau pejabat yang lebih tinggi memberikan contoh secara acak, nanti pejabat yang di bawah bisa mengatakan 'oh kami juga bisa berikan secara acak wong yang di atas juga boleh kok'," ujarnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu kemudian menyinggung soal konsep revolusi mental. Konsep itu diketahui digaungkan oleh Presiden Joko Widodo dalam masa pemerintahannya.
"Bansos itu ada daftar penerimanya. Dan daftar penerima ini harus sesuai dengan daftar warga miskin yang berhak. Prinsip revolusi mental adalah pemimpin sebagai panutan pemimpin sebagai contoh nah itu kita laksanakan," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
