Sabtu 10 Feb 2024 16:05 WIB

Prabowo: Kalau tak Setuju Program Makan Gratis, Jangan Gabung Kabinet Saya

Syarat menjadi menteri harus setuju program makan siang dan minum susu gratis.

Rep: Febryan A/ Red: Erik Purnama Putra
Suasana kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat gelaran kampanye akbar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertajuk Pesta untuk Indonesia Maju di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Suasana kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat gelaran kampanye akbar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertajuk Pesta untuk Indonesia Maju di Jakarta, Sabtu (10/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program makan siang gratis untuk siswa, santri dan ibu hamil yang merupakan program andalannya. Bahkan, Prabowo menyebut kursi menteri di kabinetnya kelak tak boleh diisi oleh orang yang tak setuju program tersebut.

"Saya katakan nanti, siapa yang mau masuk kabinet, siapa yang jadi menteri saya, harus setuju anak-anak diberi makan siang," kata Prabowo saat kampanye akbar pamungkas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Baca Juga

"Kalau kau tidak setuju, ndak usah gabung di kabinet Prabowo Subianto," kata ketua umum DPP Partai Gerindra itu mengingatkan.

Menurut Prabowo, mereka yang tidak setuju anak-anak Indonesia mendapatkan makan siang gratis adalah orang yang 'kebangetan'. Apalagi, masih ada saja orang yang menyebut program makan siang gratis tidak penting.

"Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta Tanah Air," kata ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Program makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran diketahui ditargetkan untuk 82,9 juta orang penerima. Mereka terdiri atas siswa, santri, dan ibu hamil di seluruh Indonesia.

Program untuk mengentaskan masalah stunting dan kemiskinan itu akan menelan biaya 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp 530 triliun per tahun. Pelaksanaan program itu disebut-sebut akan melibatkan koperasi, UMKM, dan Bumdes.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement