REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Hanura yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang (OSO) tak habis pikir dengan berbagai temuan indikasi kecurangan yang ditemukan pihaknya. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Salah satunya adalah ditemukannya tempat pemungutan suara (TPS) yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap (DPT). Namun, yang terjadi adalah ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara.
"Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat, kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu," ujar OSO di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
TPN Ganjar-Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Menurut dia, kontestasi harus menjadi tempat di mana rakyat dengan bebas memilih calon pemimpinnya.
"Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran-kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia," ujar OSO.
Jika benar ditemukan kecurangan, TPN Ganjar-Mahfud akan membawanya ke ranah hukum. Dia menganggap, jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pihak-pihak yang menabrak peraturan untuk meraih kekuasaan.
"Negara hukum kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silahkan nanti. Kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai," ujar OSO.
Adapun pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri rapat evaluasi Pilpres 2024. Dalam rapat tersebut, hadir empat ketua umum partai politik pengusung dan pengurus inti TPN Ganjar-Mahfud.
Salah satu yang dibahas adalah indikasi kecurangan yang ditemukan di banyak wilayah. Karenanya, hasil quick count belum dapat dijadikan landasan untuk mengeklaim kemenangan Pilpres 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
