REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menggelar rapat dalam mengevaluasi proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya adalah mengambil kesimpulan bahwa hasil hitung cepat (quick count) bukanlah keputusan pemenangan kontestasi nasional tersebut.
"Bahwa pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui suatu proses rekapitulasi secara berjenjang itu dari TPS bertingkat ke atas," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto di Gedung High End, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
"Sehingga seluruh saksi-saksi dari paslon 03 terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," ucap sekjen DPP PDIP tersebut melanjutkan.
Kedua, kata Hasto, rapat evaluasi tersebut juga membahas indikasi-indikasi kecurangan Pilpres 2024. Khususnya terkait adanya rekayasa yang dilakukan secara sistematis, yang sebelumnya sudah disuarakan oleh banyak elemen masyarakat.
Ketiga, TPN Ganjar-Mahfud juga melakukan kajian para pejabat negara yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana hal tersebut diawali dengan adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02," ujar Hasto.
TPN pun siap membentuk tim terkait pelaksanaan Pemilu 2024. "Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik," ucap Hasto.
Ketua Umum DPP Partai Hanura sekaligus Dewan Pengarah TPN Ganjar-Mahfud, Oesman Sapta Odang (ODO) tak habis pikir dengan berbagai temuan indikasi kecurangan yang ditemukan pihaknya. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024.
"Ini pemilu gila ini. Nah, kita berpihak kepada rakyat, kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu," ujar OSO.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
