Ketua KPU Jatim Aang mengatakan, penyandingan data tidak dilakukan saat proses rekapitulasi tingkat provinsi karena pihaknya ataupun KPU Madiun tidak membawa formulir C.Hasil TPS se-Kecamatan Taman. Aang juga beralasan bahwa proses rekapitulasi dilakukan berjenjang, sehingga keberatan yang disampaikan di tingkat provinsi diperiksa oleh KPU di bawahnya, yakni KPU kabupaten/kota.
Zakaria tak terima atas penjelasan tersebut. Menurutnya, penyandingan dokumen D.Hasil tingkat provinsi dengan D.Hasil tingkat Kota Madiun tak ada gunanya. Sebab, lonjakan suara PSI di tingkatan lebih rendah. Ketika pihaknya meminta penyandingan data di tingkat kecamatan ternyata juga tak dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.
"Ketika disandingkan data itu dengan D.hasil kecamatan, dalam hal ini lokus Kecamatan Taman, selalu dikatakan 'saksi Anda sudah tanda tangan di berkas D.Hasil kecamatan'," kata Zakaria. Padahal, lanjut dia, saksi PKS tingkat kecamatan tidak pernah meneken dokumen D.Hasil Kecamatan Taman.
Pimpinan KPU RI yang memimpin rapat, Mochamad Afifuddin mengatakan, ada aturan-aturan terkait hal-hal yang bisa dibuka dalam forum pleno rekapitulasi. Ia lantas menyarankan PKS membawa masalah ini ke Bawaslu.
"Kalau boleh disarankan dua jalur, seperti yang juga kemarin terjadi, para pihak yang keberatan pada 1 kasus untuk melakukan administrasi cepat di Bawaslu," ucapnya.
"Mekanismenya pokoknya di teman-teman Bawaslu nanti dilakukan prosesnya," ujarnya menambahkan.
Pada akhirnya, Afif tetap mengesahkan hasil rekapitulasi suara Pileg DPR RI Dapil Jatim VII. Kendati begitu, raihan suara PSI masih mungkin berubah jika ada putusan Bawaslu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
