REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyampaikan empat kriteria yang menjadi rujukannya dalam memilih calon menteri nantinya, apabila dirinya terpilih sebagai presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Pertama, calon menteri haruslah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya.
"Satu, kompeten, memiliki kompetensi yang relevan dengan bidangnya," kata Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di GSP UGM, Selasa (19/9/2023).
Anies melanjutkan, kriteria calon menteri ke depan, yakni punya rekam jejak yang baik dan tak bermasalah. Sebab, menurut dia, ada banyak orang yang dituding bermasalah padahal sebenarnya orang tersebut tak bermasalah. Pun sebaliknya, ada juga orang-orang yang bermasalah, tetapi selalu lolos dari pemeriksaan. Karena itu, integritas menjadi kriteria penting.
"Ketiga, dia memiliki rekam karya yang baik, rekam kerja, rekam kinerja yang baik," ucapnya.
Kriteria yang keempat, yakni memiliki visi yang sama dengan visi yang dimiliki oleh pimpinannya. Penting, menurut dia, bekerja dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama.
"Visi itu artinya termasuk nilai dia memercayai badan prinsip dasar bahwa keadilan harus ada di dalam setiap kebijakan. Kira-kira empat itu minimal kriteria yang digunakan," katanya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan sejumlah gagasannya di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Selasa (19/9/2023). Anies mengawali dengan gagasan mengenai kesetaraan akses kesehatan.
"Kita menginginkan agar akses kepada kesehatan dari mulai ibu mengandung bayi dalam kandungan sampai dengan ketika mereka aktif termasuk perlindungan coverage atas jaminan kesehatan," kata Anies, Selasa.
Kedua, Anies menyoroti pentingnya akses pendidikan. Anies mengatakan bahwa pendidikan merupakan bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia.
"Ini kemudian wujudnya apa kesetaraan kesempatan. Jumlah bangku SD, SMP, SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida makin tinggi jenjang pendidikannya makin sedikit jumlah bangkunya, dan itu artinya apa banyak anak-anak kita yang tersingkir tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah," ucapnya.
Anies juga menyinggung soal pentingnya pendidikan tinggi diakses siapa saja tidak hanya anak kelas menengah Indonesia. Untuk itu, menurut dia, perlu pendidikan dengan biaya yang terjangkau. "Pemerintah memiliki tanggung jawab mengurangi beban pengelola kampus," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
