REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan kasus deskriminasi hukum di Indonesia mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami Mega Suryani Dewi dan remaja bernama Harun Al Rasyid. Hal itu disampaikan saat Anies memberikan pemaparan umum dalam acara debat capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa (12/12/2023).
Mulanya Anies menyinggung ihwal adanya satu orang milenial yang bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024. Sementara itu, ada banyak generasi Z yang peduli pada anak bangsa yang termajinalkan yang mana ketika mengungkapkan pendapat dengan mengkritik pemerintah justru dihadapkan pada kekerasan.
"Mereka yang mengkritik pemerintah justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan," kata Anies.
Anies menyebut dirinya sangat menginginkan melakukan perubahan karena melihat kenyataan banyak deskriminasi di Indonesia. Dia pun mencontohkan kasus yang dialami oleh Mega Suryani Dewi.
"Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi yang mengalami kekerasan rumah tangga yang meninggal korban kecelakaan apakah akan dibiarkan tidak, ini harus diubah," ungkapnya.
Tak hanya itu, Anies juga mengungkapkan kasus lainnya yang dinilai sangat penting. Yakni kasus tewasnya Harun Al Rasyid pada 2019 yang silam.
"Dan tidak kalah penting hadir bersama saya di sini ayahnya Harus Al Rasyid, Harun adalah adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan," ungkap Anies.
Pemaparan Anies yang terbilang lantang tersebut beberapa kali mendapatkan applause dari para audiens yang hadir.
"Kami mendedikasikan, kami untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja, kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi dan ketentuan itu berlaku pada semua termasuk ketika menyangkut urusan ASN menyambut terusan TNI dan Polri," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
