Ahad 31 Dec 2023 12:23 WIB

Ganjar Ingatkan Pemerintah, Bansos Jangan Jadi Komoditas Politik

Ganjar juga memperkenalkan program KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya saat menghadiri peluncuran program KTP Sakti di Lapangan Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Foto:

Di samping itu, Ganjar juga memperkenalkan program KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan tersebut adalah gagasan berdasarkan keluhan dan masukan masyarakat. Terutama yang terkait dengan pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan untuk warga.

Adapun dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial dan subsidi tidak lagi berbeda antarkementerian. Karena akan mengacu pada profil data yang sama.

"Saat kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata masukan dari masyarakat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bansos. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran, lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi," ujar mantan gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar juga menjelaskan, program KTP Sakti merupakan kebijakan politik yang akan mengefektifkan Satu Data Indonesia. Tujuannya agar rakyat akan mudah mengakses semua program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah.

Satu Data Indonesia berbasis nomor induk kependudukan (NIK) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat. Di antaranya, meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, subsidi, dan bansos lainnya.

"KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja, tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk buat sistem baru. Wong ini cuma soal political will kok," ujar Ganjar.

Dia menyebut, program KTP Sakti sebagai konsep satu kartu untuk semua layanan tersebut adalah gagasan berdasarkan keluhan dan masukan masyarakat. Terutama yang terkait dengan pengelolaan dana-dana dari pemerintah yang diperuntukkan untuk warga.

Adapun dengan KTP Sakti, data masyarakat yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan sosial dan subsidi tidak lagi berbeda antarkementerian. Karena akan mengacu pada profil data yang sama.

"Saat kita berkeliling ke banyak tempat, ternyata masukan dari masyarakat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan bansos. Ini bisa menimbulkan kecemburuan, lalu disebut tidak tepat sasaran, lewat KTP Sakti, ini akan dibenahi," ujar Ganjar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement