REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Nasional Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (THN Amin) mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk mengklarifikasi dan menelusuri kejadian pembagian surat suara Pilpres 2024 kepada pemilih di Taiwan, yang mendahului jadwal.
Permintaan klarifikasi dilatarbelakangi oleh pernyataan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada 28 Desember 2023, yang menyebutkan tidak adanya kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman. Hal itu diatur dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 1.395 Tahun 2023.
THN Amin melihat adanya perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu mengenai permasalahan tersebut. Direktur Sengketa Proses THN Amin, Zaid Mushafi mendesak kedua lembaga itu bisa menuntaskan masalah pencoblosan lebih dulu bagi warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan.
"Dalam sebuah pemberitaan pada 29 Desember 2023, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos kepada pemilih di luar negeri yang dianggap sebagai surat suara rusak, sementara pada 28 Desember, Bawaslu menyatakan tidak terdapat kriteria surat suara rusak akibat kesalahan prosedur," kata Zaid dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/1/2023).
Menurut Zaid, kuat dugaan telah terjadi kesalahan prosedur pengiriman surat suara yang mengakibatkan sejumlah 31.276 surat suara rusak. Atas dasar itu, THN Amin meminta KPU RI untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan.
Zaid mendesak, KPU harus memeriksa secara terbuka dan transparan terhadap kelalaian yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei. Adapun hasil klarifikasi wajib disampaikan ke publik.
"Kami THN Amin mengajukan permohonan kepada Ketua KPU RI untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasi agar didapat kejelasan dari KPU RI mengenai isu tersebut," ucap Zaid.
Dia menyebut, kasus surat suara rusak tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai integritas proses pemilihan, terutama bagi pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. THN Amin menekankan pentingnya setiap suara dihitung secara adil dan akurat dalam pemilihan umum.
"Permintaan penyelidikan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilihan umum, terutama dalam hal logistik dan distribusi surat suara. THN Amin berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum di Indonesia berlangsung jujur dan adil," ujar Zaid.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
