Ahad 14 Jan 2024 16:37 WIB

Hasto Sebut Sejumlah Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tolak Berpihak ke Prabowo-Gibran

Menurut Hasto, Pj kepala daerah yang dicopot berasal dari Jateng dan Jatim.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/1/2024).
Foto: Republika/ Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/1/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming. Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya.

"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/1/2024).

Baca Juga

Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

Hasto mengingatkan bahwa banyak masyarakat yang mempercayai mitologi Ratu Adil. Oleh sebab itu, ketika rakyat ditekan malah akan memberikan perlawanan.

"Saat ini ada fenomena unspoken voters (pemilih yang belum menentukan pilihan, mereka akan menyampaikan suaranya kepada Ganjar-Mahfud pada saat ke TPS (tempat pemilihan suara). Kekuatan diam ini yang menjadi kunci dari kemenangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Sebelumnya, Hasto juga mengungkapkan calon presiden Ganjar Pranowo rajin berkampanye di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena di dua provinsi pendukungnya banyak menerima intimidasi. Bentuk intimidasi yang dimaksudnya terjadi kepada kepala desa. Bahkan, intimidasi itu sudah bersebaran di media sosial berbagai rekaman yang menunjukkan oknum-oknum TNI, Polri, Kejaksaan yang menunjukkan ketidaknetralan.

 

 

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement