REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Ia menjelaskan pertemuan itu akan terjadi setelah Ganjar Pranowo-Mahfud MD memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Pesan Ibu Mega ke kami jelas, fokus untuk pemenangan Pemilu 14 Februari 2024, jangan teralihkan konsentrasinya ke hal-hal lain. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega pasti akan terjadi setelah Mas Ganjar menang," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Andi sendiri merupakan mantan anggota Tim 11 Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Namun kini, ia melihat hal yang berbeda dari Jokowi yang sekarang dinilainya erat kaitannya dengan nepotisme dan pelanggaran etik.
Ia sendiri berharap, Jokowi di sisa kepemimpinannya dapat menunjukan komitmen netralitas pada kontestasi nasional saat ini. Meskipun diketahui, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka merupakan calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
"Benar-benar menginginkan, menyarankan netralitas Presiden. Karena banyak hal kenegaraan yang harus difokuskan oleh presiden sampai Oktober 2024," ujar Andi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menanggapi adanya isu terkait Jokowi yang ingin memperbaiki hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng itu. Hal itu menguat ketika adanya isu yang menyebut Jokowi ingin bertemu dengan Megawati.
Hasto pun menyinggung, pemimpin itu harus mementingkan bangsa dan negara, bukan keluarga. Pemimpin itu juga adalah orang yang konsisten bersama rakyat dan konstitusi.
"Karena kami ini kan dari wong cilik, kami ini partai yang kenyang dan memiliki akar sejarah sejak sebelum bangsa ini merdeka, sama juga dengan PPP. Sehingga DNA kami adalah DNA kerakyatan, DNA keberpihakan pada wong cilik, DNA konsistensi pada amanat konstitusi," ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Ditanya, apakah pintu maaf dari PDIP akan terbuka jika Jokowi mengedepankan kedaulatan dan berpihak kepada rakyat? Hasto menjawab iya. Sebab, menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Itu (berpihak ke rakyat) kan tujuan berpolitik adalah itu. Maka kami membuka diri di dalam berpolitik dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Karena partai politik ini kan hanya alat bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya," ujar Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
