REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan, mundurnya Mahfud MD dari posisi menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) sudah dibahas sejak lama. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kritik moral terhadap kontestan lain yang juga menduduki posisi pejabat negara.
Adapun saat ini hanya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang masih menjabat. Prabowo menjadi menteri pertahanan (menhan) dan Gibran masih memegang wali kota Solo.
Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra menjelaskan, mundurnya Mahfud juga untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara posisi calon wakil presiden (cawapres) dengan jabatan menteri. Dia menyebut, Mahfud juga ingin mengirimkan pesan terkait etika kepada pasangan calon lain.
"Ini merupakan kritik moral, protes moral terhadap apa yang kita lihat dari hari ke hari. Betapa kekuasaan aparat dan fasilitas negara disalahgunakan secara sangat terbuka, sangat telanjang, sangat terang benderang, untuk mendukung paslon tertentu," ujar Karaniya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).
Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan pemimpin negara boleh berpihak dan berkampanye juga menjadi pertimbangan Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karaniya menilai, pernyataan tersebut membuat Pemilu 2024 yang adil dan transparan akan menjadi bias.
"Pada saat aparat, fasilitas, dan kekuasaan itu boleh digunakan untuk memihak salah satu paslon tertentu, dengan demikian maka pilar dari jurdil (jujur dan adil) itu runtuh. Prof Mahfud masih punya satu kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan aparat, kekuasaan, dan fasilitas yang luar biasa besar," ujar Karaniya.
Mahfud resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai menko polhukam. Hal tersebut disampaikannya di Pura Ulun Danu yang terletak di Desa Swastika Buana, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Rabu siang WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
