Janji-janji atas program tersebut dia lihat masih sangat populis ketimbang menyelesaikan persoalan yang ada, yang mana lebih substansial dan fundamental. Dia menyebutkan dua persoalan terkini, yakni mengenai skor literasi, numerasi, dan sains yang tidak kunjung menunjukkan perbaikan dan sertifikasi guru.
“Sebanyak 1,6 juta guru itu belum disertifikasi. Kenapa? Karena pemerintah gagal dalam memenuhi perintah UU Guru dan Dosen. Mestinya sampai tahun 2015 semua guru Indonesia itu harus disertifikasi. Sertifikat pendidik itu adalah salah satu syarat wajib yang menandakan seorang guru itu kompeten atau profesional,” terang dia.
Satriwan menjelaskan, sertifikasi guru semestinya dijadikan program prioritas karena guru yang belum tersertifikasi menandakan secara regulasi guru tersebut belum memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional. Padahal, hal itu sudah diamanatkan di dalam UU Guru dan Dosen. Menurut dia, dari 3,3 juta guru di Indonesia, baru sekitar 1,7 juta guru yang sudah tersertifikasi.
“Daripada digunakan untuk program makan siang dan susu (gratis), atau janji yang fantastis ya menggaji guru Rp 30 juta, kemudian ingin sekolah gratis sampai SMA gitu ya, lebih baik diprioritaskan untuk kepentingan kompetensi guru, karena ini perintah UU,” jelas Satriwan.
Memasuki pertengahan Januari 2024, hari pemungutan suara pada 14 Februari kian dekat. Masih ada sejumlah debat Pilpres 2024 yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang hari pencoblosan. Debat Pilpres 2024 tentang pendidikan sendiri rencananya akan digelar terakhir, yakni pada Ahad 4 Februari 2024.
Debat Pilpres 2024 kelima itu akan menjadi gelaran debat terakhir atau yang ketiga bagi para capres. Selain soal pendidikan, debat di antara ketiganya akan membahas isu terkait pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
