Egi dari ICW mengatakan, pihaknya meminta KPU memberikan informasi terkait dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan daftar kerusakan server Sirekap. Semua data itu akan digunakan untuk mengetahui apakah betul terjadi kecurangan atau manipulasi raihan suara.
"Dengan data tersebut, kita ingin lihat kenapa KPU menggunakan sistem yang belum siap. Permasalahan di hulu pada akhirnya bisa berujung di permasalahan di hilir, yaitu soal selisih suara dan sebagainya," ujarnya.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari diketahui enggan membuka ihwal anggaran Sirekap kepada wartawan pekan lalu. Menurut Egi, anggaran pembiayaan Sirekap yang jelas berasal dari APBN seharusnya dibuka ke publik sebagai wujud transparansi KPU. Apalagi, Sirekap kini sedang jadi sorotan publik.
"Publik sudah menduga ada kecurangan, ada kekisruhan akibat Sirekap, tapi KPU tidak memberikan informasi. Itu kan ironis sebetulnya," ujar Egi.
Terpisah, Komisioner KPU RI Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya akan segera merespons surat yang dilayangkan ICW dkk. Hanya saja, Idham tak memastikan apakah akan memberikan data yang diminta ICW atau tidak.
"Kami akan pedomani UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam menjawab informasi yang diminta oleh masyarakat atau LSM," ujar Idham di Kantor KPU RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
