Neni juga menemukan permasalahan pada sirekap yang membuat rekapitulasi berjenjang berlangsung lama. Saat melakukan pemantauan di KPU Provinsi Jawa Barat, DEEP menemukan berkali-kali Sirekap mengalami server down sehingga harus menunggu beberapa saat.
"Sirekap ini yang tadinya hanya sebagai alat bantu malah menjadi alat kerja utama. Tidak menyelesaikan permasalahan tetapi justru yang terjadi adalah membuat permasalahan baru dan menjadi ruang gelap dalam pemilu. Di tingkat pusat kebijakan sirekap yang buka tutup justru semakin jauh dari asas transparansi dan akuntabilitas," ucap Neni.
Ke depan, Neni mendorong problematika rumit yang terjadi terutama berkaitan teknis dan tata kelola manajemen pemilu harus dilakukan evaluasi secara komperhensif.
"Agar ada perbaikan dan kejadian serupa tidak kembali terulang," ucap Neni.
DEEP Indonesia sempat mendorong KPU untuk bisa melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Karena keterlambatan rekapitulasi di tingkat provinsi akan berimplikasi pada terlambatnya rekapitulasi di tingkat nasional.
Sebelumnya, KPU Jawa Barat mendapatkan sindiran dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, karena tak kunjung menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat nasional hingga Sabtu (16/4). Padahal, KPU Jabar berada di Pulau Jawa dan bukan di klaster Papua. Sementara, semua provinsi di Pulau Jawa lainnya telah selesai melakukan rekapitulasi di tingkat nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
